BLOG.TRIBUNJUALBELI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dalam menyediakan 2.000 unit rumah subsidi bagi mitra pengemudi ojek online dan taksi online.
Kerja sama ini diumumkan dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan CEO GoTo Patrick Walujo di Jakarta pada Selasa (8/4/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal.
"Sebanyak 1.000 unit rumah akan dialokasikan untuk pengemudi roda dua dan 1.000 unit untuk pengemudi roda empat," ujar Maruarar.
Baca juga : Cek Syarat Lengkap Pengajukan KPR Rumah Subsidi di Bank BTN
Maruarar menegaskan bahwa mitra pengemudi layak mendapatkan akses terhadap hunian yang layak karena mejadi bagian penting dari ekosistem transportasi di Indonesia.
Ia menambahkan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian negara.
CEO GoTo, Patrick Walujo, menyambut baik inisiatif pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah layak huni di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pengemudi ojek online yang selama ini belum memiliki tempat tinggal tetap, dan menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan mitra pengemudi.
"Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP. Program ini bertujuan agar mitra kami dapat memiliki rumah sendiri, yang tentunya akan meningkatkan kualitas hidup mereka," kata Patrick.
Mekanisme kepemilikan rumah subsidi ini akan mempertimbangkan performa dan kemampuan finansial pengemudi.
Salah satu skema yang direncanakan adalah potongan penghasilan harian untuk tabungan, yang kemudian dapat digunakan sebagai uang muka pembelian rumah.
Baca juga : 7 Trik Lolos Verifikasi KPR Rumah Subsidi, Biar Pengajuanmu Nggak Ditolak!
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi pengemudi ojek dan taksi online yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan karena tidak memiliki slip gaji tetap.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan lebih banyak pekerja informal yang dapat memiliki rumah layak huni.
Serta untuk mengatasi backlog perumahan dan memperluas inklusi perumahan di kalangan pekerja sektor informal di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News (*)
(Ridwan Mufid/TRIBUNJUALBELI.COM)