BLOG.TRIBUNJUALBELI.COM - Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah dalam periode pemerintahannya mulai menuai sorotan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, secara terbuka mempertanyakan keseriusan dan kesiapan pemerintah dalam merealisasikan target besar tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan dan Perumahan (PKP), Maruarar Sirait, Yanuar menilai bahwa hingga saat ini belum ada peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur untuk mengejar angka tersebut.
“Soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak, kalau kita lihat dari data PPS, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Dari 2025 sampai dengan 2029, itu cuma 1,7% kenaikannya, ini dengan target 3 juta rumah loh. Padahal, sebelumnya yang targetnya itu 1 juta rumah, itu aksesnya meningkat per tahun 2,6%. Ini bagaimana? dari situ saja kita sudah mulai melihat, harusnya orang makin mudah mendapatkan akses ketika jumlah ini diperbesar,” ujar Yanuar di ruang rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca juga : Kementerian PKP Bentuk Satgas Khusus Ubah Lahan Penjara Jadi Perumahan
Yanuar juga menyinggung bahwasannya Program 3 Juta Rumah tidak lebih dari sekadar "omon-omon".
“Saya melihat, kok ini Pak Menteri mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta jadi omon-omon gitu loh. Ini angka cuma capaian Pak, tapi tidak ada KPI nya. Ketika yang disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei. Yang 2,24 juta masih entah dimana, Bapak tidak menjelaskan kapan ini diselesaikan,” tambahnya.
Menanggapi kritikan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa dirinya siap untuk di reshuffle apabila program ini tidak tercapai sesuai rencana.
“Saya cuma prajurit saja, diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan agar bisa mencapai kesana. Nanti kalau tidak tercapai, saya mau direshuffle pun akan saya terima, karena itu konsekuensi jabatan sebagai Menteri yang punya target terukur dengan dana yang terbatas,” kata Maruarar.
Maruarar Sirait juga menyatakan bahwa dirinya siap untuk menerima masukan dan koreksi untuk disepakati bersama, agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana demi kepentingan bersama.
“Kami terbuka untuk koreksi, nanti kita sepakati bersama dengan skala prioritas,” tambahnya.
Lebih lanjut lagi, Abdul Hadi, Anggota Komisi V DPR RI, menyebut bahwasannya Program 3 Juta Rumah memang perlu dikaji lebih mendetail lagi, agar tidak ada hambatan secara teknis.
"Sebenarnya, rumah gratis memang baik secara program, namun ternyata bermasalah di tingkat teknis," ucap Abdul Hadi.
Baca juga : Regulasi Baru, Intip Kriteria Penghasilan dan Nilai Pembiayaan Rumah Subsidi Sesuai Wilayah
Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024, sebagai bagian dari misi menyediakan hunian layak, terjangkau, dan merata di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News (*)
(Ridwan Mufid/TRIBUNJUALBELI.COM)