BLOG.TRIBUNJUALBELI.COM - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai kota besar di Indonesia turun ke jalan pada hari ini, Selasa (20/5/2025) dalam aksi nasional bertajuk "Aksi 205".
Unjuk rasa ini menjadi sorotan publik karena dilakukan secara serentak di lebih dari 11 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan para pengemudi adalah keberadaan skema tarif “hemat” dan “prioritas” yang diterapkan oleh beberapa aplikator.
Para pengemudi menilai bahwa skema ini tidak adil dan berujung pada ketimpangan pendapatan.
Baca juga : GoTo Bersama Pemerintah Siapkan 2.000 Unit Rumah Subsidi untuk Mitra Pengemudi
Aksi ini diinisiasi oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan potongan atau komisi besar yang dikenakan oleh perusahaan aplikasi transportasi daring kepada para mitra pengemudi.
Menurut SPAI, potongan yang bisa mencapai 20–30 persen dari total tarif dinilai sangat memberatkan, terlebih tidak sebanding dengan beban kerja dan biaya operasional harian pengemudi.
Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa aksi ini akan digelar secara nasional dan melibatkan ribuan pengemudi dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk solidaritas atas perlakuan yang dianggap tidak adil tersebut.
"Kami menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksol, dan kurir untuk melakukan aksi off bid massal di seluruh Indonesia, di mana pun platform beroperasi," ujar Lily dalam keterangan pers, Senin (19/5/2025).
Skema Hemat vs Prioritas: Siapa yang Diuntungkan?
Skema “hemat” memungkinkan konsumen memilih tarif yang lebih murah, tetapi secara otomatis menurunkan pendapatan bersih pengemudi.
Sebaliknya, skema “prioritas” memberi pelanggan layanan lebih cepat dengan membayar lebih mahal, namun pengemudi mengklaim bahwa selisih harga tersebut tidak sepenuhnya diteruskan kepada mereka.
"Turun ke bawah biar tau pendapatan dan penderitaan ojol selama ini dengan aturan dan tarif yang semena-mena," ujar salah satu pengguna Youtube yang berkomentar di video kanal KOMPASTV.
Menurut sejumlah pengemudi, algoritma dalam aplikasi pun cenderung mengarahkan mereka ke pesanan “hemat”, yang membuat pendapatan harian menurun drastis.
Tuntutan Pengemudi
Dilansir dari laman Kompas.com, dalam aksi ini, para pengemudi menyampaikan lima tuntutan utama, termasuk:
- Mutlak turunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen
- Naikkan tarif pengantaran penumpang
- Segera terbitkan regulasi pengantaran makanan dan baran
- Tentukan tarif bersih yang diterima mitra
- Mendesak pemerintah segera terbitkan UU Transportasi Online Indonesia.
Respon Pemerintah dan Aplikator
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa unjuk rasa dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar, karena seseorang akan selalu ingin menyampaikan aspirasinya secara kolektif melalui demonstrasi.
"Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada, orang yang ingin menyampaikan keinginannya salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Tentu itu hak konstituonal yang tidak bisa kita larang," ucap Hasan Nasbi saat dimintai keterangan oleh pers.
Ia menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait akan mengolah aspirasi yang tercipta dari unjuk rasa para ojol, dan mencari win win solution untuk semua pihak.
"Nah aspirasi-aspirasi ini, nanti sama kementerian dan lembaga terkait itu akan diolah, dan Kementerian Perhubungan itu udah kasih statement, bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan dan aturan segala macam itu, supaya semuanya baik. Jadi, bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, dan teman-teman ojol juga bisa hidup lebih baik, jadi kita cari win win solution nantinya," tambah Hasan Nasbi.
Sementara itu, Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf, mengimbau para driver agar tetap bijaksana dalam berunjuk rasa.
Ia mempersilahkan para driver datang ke kantornya untuk menyampaikan keluh kesah selama ini yang dirasakan.
"Memang kami juga imbau ke driver-driver, kami mohon juga tetap bijaksana, juga bisa datang ke kantor kami kalau misalkan memang ada keluh kesah," katanya.
Aksi Off-Bid Massal
Selain turun ke jalan, ribuan pengemudi juga melakukan aksi off-bid, yaitu mematikan aplikasi dan menghentikan layanan selama 24 jam sebagai bentuk protes.
Hal ini berdampak pada meningkatnya waktu tunggu pesanan pelanggan di beberapa kota.
Baca juga : BTN Luncurkan Program Rumah Subsidi untuk Nakes, Fokus pada Perawat dan Bidan
Demonstrasi hari ini menunjukkan bahwa di balik kemudahan layanan digital, ada realita yang perlu ditinjau ulang agar keadilan bagi semua pihak benar-benar terwujud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News (*)
(Ridwan Mufid/TRIBUNJUALBELI.COM)