TRIBUNJUALBELI.COM - Tak bisa dipungkiri, rumah subsidi di Indonesia umumnya dibangun di kawasan pinggiran suatu daerah, bukan di pusat kota.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi juga di kabupaten dan daerah penyangga lainnya.
Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan harga jual rumah subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk memenuhi standar harga tersebut, pengembang perlu mencari lahan yang lebih terjangkau agar proyek tetap layak secara finansial.
Alhasil, lokasi pembangunan pun bergeser ke area yang lebih jauh dari pusat aktivitas, baik di kota besar maupun di wilayah kabupaten.
Meskipun jaraknya relatif jauh dari pusat kota, rumah subsidi tetap menjadi solusi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, penting untuk mempertimbangkan akses transportasi, fasilitas umum, dan potensi perkembangan kawasan dalam jangka panjang sebelum memutuskan untuk membeli.
Dilansir dari Kompas.com, (08/07/2025), Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah keterbatasan harga jual rumah subsidi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Karena harga jualnya telah dipatok, para pengembang perlu menyesuaikan seluruh biaya pembangunan, termasuk biaya lahan.
Untuk tetap bisa membangun sesuai skema subsidi, pilihan lahan yang ekonomis hanya tersedia di wilayah pinggiran kota.
Harga Tanah Harus Sesuai, Maksimal Rp 250 Ribu per Meter
Harga rumah subsidi saat ini ditetapkan pemerintah di kisaran Rp 160 juta, tergantung zona wilayah masing-masing.
Agar proyek tetap layak secara bisnis, harga tanah untuk pembangunan rumah subsidi idealnya tidak boleh lebih dari Rp 250 ribu per meter persegi.
Menurut Bambang, harga tanah seharusnya hanya mencakup sekitar 1/7 dari total harga jual rumah.
Jika lebih dari itu, proyek berisiko tidak menguntungkan bagi pengembang. Maka tak heran jika banyak pengembang akhirnya memilih lahan di pinggiran kota demi menekan biaya.
Tak Sekadar Rumah, Tapi Harus Bangun Kawasan Lengkap
Membangun rumah subsidi bukan hanya soal membangun unit hunian, tetapi juga menciptakan kawasan yang layak huni.
Pengembang diwajibkan menyediakan fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum) seperti jalan lingkungan, saluran air, ruang terbuka hijau, akses menuju kota, bahkan fasilitas pendidikan.
Sebagai contoh, untuk lahan seluas 50 hektare, hanya sekitar 60 persen yang dapat digunakan untuk bangunan rumah. Sisanya dialokasikan untuk infrastruktur kawasan.
Lahan Makin Sulit, Tantangan Makin Besar
Seiring semakin sulitnya menemukan lahan murah di pusat kota, para pengembang pun harus bergeser ke lokasi yang lebih terjangkau walaupun letaknya jauh dari pusat aktivitas masyarakat.
Bambang juga menambahkan bahwa tantangan membangun rumah subsidi tidak hanya berhenti pada persoalan harga tanah.
Masalah perpajakan, legalitas lahan, hingga proses perizinan pun menjadi bagian dari hambatan yang dapat memengaruhi kecepatan dan efisiensi pembangunan.
Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah dan pengembang sangat diperlukan agar rumah subsidi tetap terjangkau namun tetap memenuhi standar kelayakan dan aksesibilitas bagi masyarakat. (*)
(Andrakp/Tribunjualbeli.com)