TribunJualBeli.com

Lokasi Rumah Subsidi Semakin Menjauhi Pusat Kota, Ini Alasannya

zoom-in Lokasi Rumah Subsidi Semakin Menjauhi Pusat Kota, Ini Alasannya Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, harga rumah subsidi berkisar Rp 150 juta hingga Rp 219 juta tergantung lokasinya.

TRIBUNJUALBELI.COM - Rumah subsidi merupakan upaya pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Untuk melancarkan program rumah subsidi ini, pemerintah memiliki beberapa skema kemudahan pembiayaan perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Namun, seiring berjalannya waktu, lokasi rumah subsidi semakin menjauhi pusat kota, terutama DKI Jakarta.

Mengapa bisa demikian?

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, hal ini dikarenakan tanah di pusat kota sudah tidak ada yang kosong lagi untuk dibangun perumahan.

Selain itu, harga tanah di pusat kota seperti DKI Jakarta kini sudah terlampau mahal sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun perumahan subsidi.

"Lokasi di dekat perkantoran, terutama Jakarta kan sudah tidak ada lagi yang bisa dibangun. Kalaupun ada, kan harganya mahal banget," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/4/2022) malam.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, harga rumah subsidi berkisar Rp 150 juta hingga Rp 219 juta tergantung lokasinya.

Untuk wilayah Jabodetabek, harga rumah subsidi sekitar Rp 168 juta dan untuk Pulau Jawa kecuali Jabodetabek sekitar Rp 150,5 juta.

Menurut dia, harga tanah di DKI Jakarta yang tinggi tidak dapat terjangkau oleh rumah tapak bersubsidi yang dibanderol sekitar Rp 150 juta tersebut.

Untuk dapat menjual rumah seharga Rp 150 juta, pemerintah tentu juga harus memperhitungkan harga tanahnya sehingga tidak bisa dibangun jika harga tanahnya tinggi seperti di Jakarta.

"Diharapkan dengan diakomodasinya ketentuan tentang bank tanah di UU Cipta Kerja dan PP tentang Badan Bank Tanah dapat mengendalikan lahan yang terjangkau untuk hunian MBR," ucapnya.

Kendati demikian, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah subsidi masyarakat.

Salah satunya dengan menaikkan kuota perumahan bersubsidi di tahun ini.

Untuk tahun 2022, kuota rumah bersubsidi yang akan dibangun pemerintah sebanyak 200.000 unit, sedangkan pada tahun 2021 hanya 178.000 unit.

"Tentu kenaikan ini tidak begitu signifikan, tetapi pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi demand masyarakat seoptimal mungkin," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kenapa Rumah Subsidi Semakin Menjauhi Pusat Kota?"
Penulis : Isna Rifka Sri Rahayu
Editor : Erlangga Djumena

Editor: Andra Kusuma
Sumber: Kompas.com




Artikel Terkait :