lihat foto
TRIBUNJUALBELI.COM - “Privasi pada akhirnya lebih penting ketimbang ketakutan kita akan hal buruk yang bisa terjadi, seperti terorisme,”
begitu kata Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO layanan pesan InstanTelegram, ketika berbicara dalam acara TechCrunch Disrupt, September 2015 lalu.
Dia menanggapi pertanyaan dari audiens, soal teroris yang gemar memakai Telegram untuk berkomunikasi dan mengoordinir aksi teror lewat aplikasi pesan instan tersebut.
Telegram dipandang “aman” lantaran obrolan para penggunanya tak bisa disadap.
Durov sendiri ketika itu sudah tahu bahwa ada aktivitas grup teroris negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Telegram.
Tapi dia bersikeras menjunjung tinggi faktor keamanan privasi yang memang sudah lekat dan menjadi ciri khas Telegram semenjak dirilis empat tahun lalu.
“Kami tak harus merasa bersalah. Kami melakukan hal yang benar, yakni melindungi privasi pengguna,” imbuh Durov.
Baca : Deretan Gadget Yang Bakalan Bikin Kamu Makin Hits!
Entah ada kaitannya atau tidak, hanya dalam waktu sebulan setelah Durov menyampaikan statement, pada Oktober 2015, jumlah followerchannel Telegram yang dioperasikan oleh ISIS tercatat naik dua kali lipat menjadi 9.000 pengguna.
Layanan chatting ini kemudian berulang kali dipakai sebagai medium komunikasi dan koordinasi para pelaku terorisme dalam melancarkan aksinya di berbagai belahan dunia.
Telegram, antara lain, digunakan untuk berkomunikasi oleh pelaku serangan di Paris pada 2015, serangan malam tahun baru 2017 di Turki, dan serangan di St. Petersburg pada April 2017.
Di Indonesia, sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap pada Desember 2016 mengaku belajar membuat bom dengan mengikuti arahan lewat Telegram.
Blokir bukan solusi?
Akhir pekan ini, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana memblokir Telegram dengan alasan menemukan konten bermuatan radikalisme dan terorisme.
Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangarepan, menyoroti fitur Channel di aplikasi chatting itu.
“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom,
cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” tutur Semuel dalam keterangan tertulis yang dilayangkan kepada KompasTekno.
Rencana pemblokiran di Indonesia memancing reaksi dari Durov, sang CEO Telegram.
Durov mengaku bingung karena sebelumnya tak pernah menerima permintaan atau keluhan apa pun dari pemerintah Indonesia.
Pada Juni lalu, Rusia, negara asal Durov, juga sempat mengancam bakal memblokir Telegram setelah mengetahui bahwa aplikasi chatting tersebut dipakai berkomunikasi oleh para pelaku pengeboman di kota Saint Petersburg, awal April 2017, yang menewaskan 15 orang korban.
Telegram kemudian mendaftarkan diri sebagai entitas penyedia informasi digital di Rusia, sesuai permintaan pemerintah kalau tidak mau diblokir di negeri tersebut.
Kendati demikian, Durov menekankan pihaknya tetap tidak akan membocorkan informasi pribadi pengguna Telegram.
Privasi tetap menjadi prioritas utama.
Seandainya diblokir, apakah penutupan Telegram bakal efektif mengurangi kegiatan terorisme?
Durov mengatakan bahwa, kalaupun itu terjadi, para teroris cukup berganti platform untuk mengakali pemblokiran.
Parker mengutarakan pendapat senada. “Dengan menutup Telegram, cuma akan membuat ISIS berpindah ke platform lain,” katanya.
Bahkan, dia mengatakan para pelaku terorisme telah mulai mencari alternatif lain karena Telegram belakangan banyak mendapat sorotan.
Mungkin memang bukan mediumnya yang menjadi masalah, karena toh ada banyak medium serupa.
Yang lebih penting, bagaimana caranya mencegah medium apa pun disalahgunakan oleh sebagian pihak.
(Kompas.com/OIK YUSUF)
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Kompas.com dengan judul : Mengapa Aplikasi Telegram Disukai Teroris?
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!