lihat foto
TRIBUNJUALBELI.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan.
Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP) di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2020.
Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2020.
"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).
BACA JUGA : Upah Minimum Dipastikan Tidak Naik, Cek Daftar Lengkap UMP 2020 di 34 Provinsi
BACA JUGA : Tak Ikuti Menaker, 4 Provinsi Ini Sudah Pastikan Tetap Naikan UMP 2021
Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur.
Kemnaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.
"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sejauh ini, ada dua daerah yang tidak mengikuti surat edaran dari Menaker dan tetap menaikkan UMP pada tahun depan, kedua provinsi tersebut yakni DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Sementara DKI Jakarta menerapkan kenaikan UMP dengan prinsip fleksibilitas atau kenaikan upah minimum hanya berlaku untuk perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19.
UMP dan UMK tertinggi di Indonesia UMP sendiri merupakan standar ketetapan upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah setingkat gubernur.
UMP akan dipakai jika suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka upah minimum kabupaten/kota (UMK) dalam batas waktu yang ditentukan, maka gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.
Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 yang juga dijadikan dasar penetapan UMP 2021 sebagaimana dikutip dari data Kementerian Ketenagakerjaan.
1. DKI Jakarta Rp 4.276.349
2. Papua Rp 3.516.700
3. Sulawesi Utara Rp Rp 3.310.723
4. Bangka Belitung Rp Rp 3.230.022
5. Aceh Rp 3.165.030
6. Papua Barat Rp 3.134.600
7. Kepulauan Riau Rp 3.103.800
8. Sumatera Selatan Rp 3.103.800
9. Sulawesi Selatan Rp 3.103.800
10. Kalimantan Utara Rp 3.000.803
Sementara jika dilihat dari UMK, maka kabupaten/kota tertinggi adalah Karawang dengan UMK pada tahun 2020 sebesar Rp 4.594.000
Berikut daftar 10 UMK tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 yang dijadikan dasar penetapan UMK 2021.
1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.000
2. Kota Bekasi Rp 4.589.000
3. Kabupaten Bekasi Rp 4.498.000
4. Seluruh Kotamadya DKI Jakarta Rp 4.276.000
5. Kota Cilegon Rp 4.426.000
6. Kota Depok Rp 4.202.000
7. Kota Surabaya Rp 4.200.000
8. Kota Tangerang Rp 4.199.000
9. Kota Gresik Rp 4.197.000
10. Kabupaten Sidoarjo Rp 3.864.000
Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Daerah dengan UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia",
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!