TribunJualBeli.com

Pajak Sepeda yang Berlaku di Indonesia, dari Masa Penjajahan hingga Setelah Merdeka

zoom-in Pajak Sepeda yang Berlaku di Indonesia, dari Masa Penjajahan hingga Setelah Merdeka Pajak Sepeda yang Berlaku di Indonesia, dari Masa Penjajahan hingga Setelah Merdeka | Tribunnews

TRIBUNJUALBELI.COM - Baru-baru ini ramai kabar yang menyebut bahwa akan diberlakukan pajak bagi para pemilik sepeda. 

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Tidak benar kalau Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).

Kemenhub menjelaskan bahwa wacana regulasi yang akan dibuat adalah untuk mengatur sisi keselamatan pengguna sepeda.

Pajak Sepeda yang Berlaku di Indonesia, dari Masa Penjajahan hingga Setelah Merdeka | Kompas.com
Pajak Sepeda yang Berlaku di Indonesia, dari Masa Penjajahan hingga Setelah Merdeka | Kompas.com

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Namun, tahukah Anda bahwa Indonesia pernah memberlakukan pajak untuk sepeda di masa lalu?

Dimulai sejak masa pemerintahan kolonial

Melansir Kompas.com, 19 Maret 2012, pajak sepeda di Indonesia telah ada sejak masa pemerintahan kolonial dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Jepang atau hingga awal kemerdekaan.

Bahkan, aturan soal pajak ini semakin ketat saat masa pendudukan Jepang. Bagi warga yang terlambat membayar, akan dikenai denda.

Pemerintah pendudukan Jepang pun seringkali mengingatkan masyarakat melalui pengumuman pada koran agar para pemilik sepeda dan kendaraan lain segera membayar pajak.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, pengumuman tersebut dimuat dalam koran Asia Raya. Berikut adalah contoh pengumumannya:

Halaman
123

Editor: Achadiyah Nurul
Sumber: Kompas.com




Artikel Terkait :