zoom-in lihat foto Ini Kriteria Kendaraan yang Dipaksa Putar Balik Saat Larangan Mudik Ramadan 2020
Ini Kriteria Kendaraan yang Dipaksa Putar Balik Saat Larangan Mudik Ramadan 2020

TRIBUNJUALBELI.COM - Pemerintah resmi mengeluarkan aturan berupa larangan untuk mudik bagi warga yang tinggal di wilayah zona merah penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan ( Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H ini resmi berlaku pada Jumat (24/4/2020).

Aturan ini akan berlaku hingga 31 Mei 2020 dan bagi pelanggar juga akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Langkah ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.

BACA JUGA: Simak, Beberapa Kendaraan Ini Bebas dari Larangan Mudik Ramadan 2020

Bagi masyarakat yang melanggar aturan ini bakal diminta untuk putar balik atau dikenakan denda sebesar Rp 100 juta.

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda empat atau pun roda dua.

Tetapi, juga berlaku untuk pemudik yang menggunakan angkutan umum, baik angkutan darat, laut maupun udara.

"Pengaturan tersebut yaitu berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Adita mengatakan, untuk kendaraan pribadi atau pun umum yang membawa penumpang dilarang untuk mudik.

2 dari 2 halaman

"Misalnya angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi baik itu mobil maupun sepeda motor,” ucapnya.


Penindakan pelanggar larangan mudik ini untuk tahap pertama, yakni 24 April sampai 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan dan diarahkan untuk kembali atau putar balik.

Tetapi, untuk tahap kedua, yakni mulai 7 Mei hingga 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan check point yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Polri," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kriteria Kendaraan Pemudik yang Dipaksa Putar Balik", 
Penulis : Ari Purnomo
Editor : Aditya Maulana

Selanjutnya